JAKARTA,quickq在线下载 DISWAY.ID- Menurunnya daya beli masyarakat, membuat fenomena ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial (bansos) menjadi semakin kuat pula.

Hal itu dipaparkan Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jakarta, Achmad Nur Hidayat.

BACA JUGA:Mensos Gus Ipul Soroti Kemungkinan Ketergantungan Bansos, Ekonom Ungkap Penyebabnya

BACA JUGA:Intip Daftar Bansos yang Ditunda Jelang Pilkada 2024, Apa Saja?

Menurut Achmad, kelas menengah bawah saat ini tengah mengalami penurunan daya beli akibat tekanan ekonomi yang terus meningkat, seperti inflasi, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan.

Dalam kondisi ini, bansos menjadi andalan untuk menutupi kebutuhan pokok yang tidak mampu dipenuhi dengan pendapatan mereka.

"Namun, ketergantungan ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, bansos membantu masyarakat bertahan dalam jangka pendek," ujar Achmad ketika dihubungi oleh Disway pada Senin 18 November 2024.

Di sisi lain, Achmad melanjutkan, ketergantungan bansos juga melemahkan fondasi ekonomi dengan membuat masyarakat terlalu bergantung pada negara, tanpa menciptakan mekanisme pemberdayaan yang mengembalikan daya beli mereka.

BACA JUGA:Pemerintah Resmi Hentikan Bansos Selama Pilkada 2024, Kemendagri Sudah Terbitkan Surat Edaran

BACA JUGA:Mensos Akan Ikuti Arahan Mendagri Soal Penundaan Bansos Saat Pilkada

"Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembalikan bansos ke perannya yang asli, yaitu sebagai respons darurat. 

Selain itu, Achmad juga menambahkan bahwa dalam jangka panjang, anggaran yang digunakan untuk bansos sebaiknya dialihkan ke program-program pemberdayaan, seperti pelatihan kerja, investasi pendidikan, dan pengembangan infrastruktur yang membuka lapangan kerja baru.

"Pemerintah harus berinvestasi pada pendidikan dan pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar.

BACA JUGA:Mendagri Setuju Jika Bansos Dihentikan Selama Pilkada

• 1
• 2
• »

• ·Biar Enggak Diabetes, Ini Cara Sederhana Mengurangi Konsumsi Gula
• ·Lonjakan Kendaraan Listrik Capai 28.000 Unit, Pemerintah Kaji Regulasi Baru
• ·Terpidana Mati Diduga Kendalikan Peredaran Narkoba dari dalam Lapas
• ·Dorong Kesiapan Fisik dan Literasi Keuangan Haji, BPKH Gelar Hajj Run 2024
• ·Berapa Waktu Ideal Menyuapi Makan Anak di Masa MPASI?
• ·AEI Ajak Emiten Tak Takut Perubahan, 'Dunia Tak Akan Semakin Mudah'
• ·90 Persen Anak di Pulau Jawa Terpapar Timbal
• ·Pigijo (PGJO) Spill Perkembangan Akuisisi oleh Perusahaan China
• ·Waspada Gejala Covid JN.1 yang Sudah Terdeteksi di Indonesia
• ·Shell Alihkan Kepemilikan SPBU di RI, Bahlil: Jadi Apa Pengaruhnya?
• ·Perlukah Reapply Sunscreen? Ini Kata Dokter
• ·AEI Ajak Emiten Tak Takut Perubahan, 'Dunia Tak Akan Semakin Mudah'
• ·VIDEO: Tanpa Kembang Api, Tahun Baru di Times Square Tetap Meriah
• ·Shell Alihkan Kepemilikan SPBU di RI, Bahlil: Jadi Apa Pengaruhnya?
• ·2 Resep Tongkol Suwir, Sajian Sederhana yang Nikmat
• ·BritCham dan Pemerintah Indonesia Bersinergi untuk Terobosan Infrastruktur Berkelanjuta