Hubungan keuangan Indonesia dan Tiongkok kembali menunjukkan penguatan strategis. Dalam kunjungan kenegaraan yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Tiongkok, Li Qiang, dua bank sentral yakni bank Indonesia (BI) dan People's Bank of China (PBOC), secara resmi menandatangani perluasan Nota Kesepahaman (MoU) untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral.

Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur PBOC Pan Gongsheng. Kesepakatan ini merupakan kelanjutan dari MoU yang telah diteken sebelumnya pada 30 September 2020, namun kini dengan cakupan kerja sama yang diperluas secara signifikan.

Kerja sama yang diperkuat ini mencakup penyelesaian transaksi dalam mata uang lokal, baik untuk transaksi berjalan, transaksi modal, hingga transaksi keuangan antarnegara. Dengan demikian, pelaku usaha dari kedua negara tidak lagi harus bergantung pada dolar AS dalam setiap transaksi, tetapi dapat langsung menggunakan rupiah atau yuan.

Baca Juga: Gubernur BI Dorong Transformasi IsDB Demi Arsitektur Keuangan Global yang Lebih Inklusif

“Langkah ini tidak hanya mendorong efisiensi biaya transaksi dan mengurangi risiko nilai tukar, tetapi juga mempererat konektivitas sistem keuangan kedua negara,” ujar BI dalam keterangan resmi, Minggu (25/5/2025)

Selain mendukung transaksi perdagangan dan investasi bilateral, kerja sama ini juga dirancang untuk memperdalam pasar keuangan dan memperkuat stabilitas moneter. Petunjuk teknis pelaksanaan penggunaan mata uang lokal ini akan dirinci lebih lanjut oleh masing-masing bank sentral.

Kesepakatan ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia dan Tiongkok sepakat memperkuat kerja sama moneter dan keuangan, seiring dengan meningkatnya hubungan ekonomi kedua negara. Langkah ini juga sejalan dengan strategi dedolarisasi yang kini ramai digencarkan oleh sejumlah negara berkembang.