Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara blak-blakan menyebut bahwa tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak dan gas (migas) diduga bukan semata akibat keterbatasan sumber daya alam, melainkan karena desain kebijakan yang disengaja.

“Apakah memang kita tidak punya sumber daya alam? Atau masih ada? Atau ini sengaja diturunkan agar impor terus? Bapak Ibu semua saya jujur mengatakan, demi Allah, menurut saya ini ada unsur kesengajaan, by design,” tegas Bahlil dalam forum di Jakarta, Senin (26/5/2025).

Baca Juga: Prabowo Minta Geber 18 Proyek Hilirisasi Rp733 Triliun! Bahlil: Mulai Juni

Ia menyoroti drastisnya penurunan lifting minyak Indonesia yang kini hanya sekitar 580 ribu barel per hari, jauh dari masa kejayaan tahun 1996–1997 yang pernah mencapai 1,5 juta barel per hari. Padahal, kata dia, Indonesia masih memiliki sekitar 40 ribu sumur migas, namun hanya separuh yang berproduksi, sisanya tidak aktif.

Bahlil juga mengungkapkan ada 301 hasil eksplorasi migas yang belum masuk ke tahap Plan of Development (POD). Ia menyebut akan mengevaluasi dan mencabut izin konsesi terhadap perusahaan yang tidak menunjukkan progres signifikan.

Baca Juga: Pengiriman Impor Energi dari AS Makan 40 Hari, Bahlil: Gak Ada Alasan!

“Kita sudah mempunyai 301 hasil eksplorasi yang belum masuk ke POD,” ujarnya. Ia mencontohkan Blok Maselayang saat ini dikelola oleh Inpex, yang telah mendapat peringatan resmi dari pemerintah karena lambatnya pengembangan.

Tak hanya minyak, ketergantungan pada impor LPG juga menjadi sorotan. Dari total konsumsi LPG nasional lebih dari 8 juta ton per tahun, produksi domestik hanya menyumbang 1,3 juta ton. Bahlil menyatakan bahwa sebenarnya masih ada potensi 1,6 juta ton C3 dan C4 yang bisa diolah menjadi LPG, namun belum dimanfaatkan maksimal.

“Aku cek, ternyata masih ada kurang lebih sekitar 1,6 juta C3, C4 yang bisa kita konsumsi ke LPG. Kenapa ini gak dilakukan? Ah, ku bilang masuk angin ini,” katanya dengan nada satir.

Dalam kerangka mewujudkan kedaulatan energi nasional, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan perombakan menyeluruh, termasuk memangkas birokrasi perizinan, memperbaiki regulasi, dan mempercepat proses produksi migas.

“Pada 2029–2030, kita harus mencapai 900 ribu hingga 1 juta barel per hari. Ini kita harus mampu wujudkan,” tegasnya.

Ia menutup dengan menyatakan bahwa pemerintah tidak akan kompromi terhadap pihak-pihak yang menghambat kemandirian energi nasional, baik dari dalam maupun luar negeri.