JAKARTA,quickq官方版 DISWAY.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan pelantikan kepala daerah terpilih masih dilakukan di Jakarta.

Ia menjelaskan hal itu dikarenakan Jakarta masih menjadi ibukota.

"Ibu Kota Negara masih tetap di Jakarta. Kalau membaca Undang-Undang tentang Ibu Kota IKN ya, bahwa statusnya IKN itu menjadi Ibu Kota Negara, operasional sebagai Ibu Kota Negara, ya akan ditentukan dengan peraturan Presiden," kata Tito di Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat, 31 Januari 2025.

BACA JUGA:Sengketa Pilkada Jayawijaya, Ahli: Diskualifikasi Jalan Terbaik Wujudkan Pemilu Sistem Noken Jurdil

Mantan Kapolri ini menekankan bahwa status Jakarta masih menjadi Ibukota selama peraturan presiden belum diteken.

"Jadi selagi belum ada perpres pindah secara operasional ke IKN, yang di Kalimantan Timur, maka Ibu Kota Negara ada tetap di Jakarta yang sekarang berubah namanya, sesuai undang-undang menjadi daerah Khusus Jakarta," ujarnya.

BACA JUGA:Heboh Penggabungan Suara di Pilkada Jayawijaya, Disidang PHPU di MK

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membenarkan jika pelantikan kepala daerah terpilih diundur.

Sejatinya, pelantikan tersebut dilakukan pada 6 Februari 2025 mendatang.

BACA JUGA:Sachrudin - Maryono Resmi Jadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Terpilih di Pilkada 2024

Hal ini menyusul adanya hasil putusan sela atau dismissal yang akan dibacakan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 5 Februari 2025

"Yang tanggal 6 Februari kita batalkan dan kemudian kita secepat mungkin melakukan pelantikan untuk keserempakan yang lebih besar," kata Tito di Gedung Kemendagri, Jakarta, Jumat, 31 Januari 2025.

BACA JUGA:Anwar Usman Paman Gibran Jatuh dan Dilarikan ke Rumah Sakit, Sidang Sengketa Pilkada 2024 Ditunda

Meski demikian, Tito belum bisa memastikan kapan tepatnya pelantikan akan digelar.

• 1
• 2
• »