JAKARTA,quickq官方网站安卓 DISWAY.ID --Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI enggan berspekulasi terkait isu penghentian hibah dan pinjaman Amerika Serikat. 

"Pemerintah RI tidak akan melakukan spekulasi tentang isu apapun yang masih bersifat pernyataan generik dari pemerintah negara lain yang tidak secara khusus ditujukan kepada Indonesia," kata Jubir Kemlu Rolliansyah, Kamis, 30 Januari 2025. 

Rolliansyah mengungkapkan, bahwa Pemerintah akan mengeluarkan tanggapan apabila adanya komunikasi secara resmi melalui saluran diplomatik. 

BACA JUGA:Pagar Laut Rugikan Rakyat Kecil, Serikat Nelayan NU Desak Pemerintah Batalkan PSN PIK 2!

BACA JUGA:Menpan RB Beri Sinyal CPNS 2025, Intip Bocoran Jadwal Pendaftarannya!

"Indonesia hanya akan memberikan tanggapan berdasarkan komunikasi yang disampaikan secara resmi, melalui saluran diplomatik ataupun saluran resmi lainnya, yang dibahas antar lembaga pemerintah kedua negara," ungkapnya. 

Diketahui, Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menghentikan sementara bantuan hibah luar negeri, selama 90 hari sambil menunggu penilaian efisiensi dan konsistensi dengan kebijakan luar negeri

Donald Trump segera setelah dilantik pada 20 Januari, dan bantuan hibah itu meliputi finansial dan logistik. 

Sebagaimana dilaporkan oleh Anadolu, Kantor Anggaran dan Manajemen Gedung Putih telah mengeluarkan perintah untuk menghentikan sementara semua hibah dan pinjaman federal, menurut sebuah memorandum internal yang dikirim pada Senin.

BACA JUGA:Prabowo: Selamat Tahun Baru Imlek, Semoga Penuh Keberkahan dan Kedamaian

BACA JUGA:Siap-Siap! Pendaftaran Unhan 2025 Dibuka 1-28 Februari, Cek Persyaratannya di Sini

"Dalam Tahun Anggaran 2024, dari hampir 10 triliun dolar AS (Rp162.346 triliun) yang dibelanjakan oleh Pemerintah Federal, lebih dari 3 triliun dolar AS (Rp48.705 triliun) dialokasikan untuk bantuan keuangan federal, seperti hibah dan pinjaman," demikian isi memorandum tersebut.

Gedung Putih menuliskan bahwa bantuan keuangan seharusnya digunakan untuk memajukan prioritas pemerintahan, mengalokasikan pajak secara efektif demi Amerika yang lebih kuat dan lebih aman.

Serta mengurangi beban inflasi bagi warga negara, hingga meningkatkan efisiensi pemerintahan, dan menjadikan Amerika lebih sehat kembali.

• 1
• 2
• »

• ·Ratna Sarumpaet Akan Jalani Pledoi, Berkas Setebal 108 Halaman
• ·Virtual Colonoscopy, Alternatif Cepat dan Nyaman Skrining Kanker Usus
• ·Terkuak, Ini Sumber Kebakaran di Gedung K
• ·Petahana Mencalonkan Diri Jadi Salah Satu Isu Krusial Pemilihan 2024
• ·美国大学建筑设计排名及申请要求汇总
• ·Gibran Uji Coba Makan Siang Gratis di SDN Sentul Bogor, Apa Aja Menunya?
• ·Satu Pelaku Kekerasan Seksual Anak di Tangsel Dilepas, 2 Terduga Pelaku Tunggu Gelar Perkara
• ·Motif Pria Habisi Pacar Hamil Muda di Jakbar: Belum Siap Nikahi
• ·俄罗斯设计类大学排名TOP3
• ·Dianggap Mengganggu Ketertiban, Empat Demonstran Tolak Kenaikan BBM Diamankan Polisi
• ·Kasus Dugaan Pelecehan di Miss Universe Indonesia 2023, Polisi Periksa 7 Korban
• ·Jadi Tersangka, Pria Pembunuh Pacar yang Sedang Hamil di Cengkareng Terancam 15 Tahun Penjara
• ·Sering Kabur, Papa Novanto Akan Ditaruh di Pulau Terpencil?
• ·Buruh Bakal Gelar Aksi, Tuntut Gubernur Anies Baswedan: Banding, Dong!
• ·Kasus Kebakaran Maut di Hotel Jaksel, Polisi Selidiki Asal Api
• ·Studi: Batasi Gula Sejak Dalam Kandungan Cegah Diabetes di Masa Dewasa