JAKARTA,quickq免费加速器官方网站 DISWAY.ID –Kebijakan tarif dagang tambahan sebesar 32 persen yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, terhadap sejumlah negara termasuk Indonesia, memicu kekhawatiran di kalangan pelaku industri dalam negeri.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) menyuarakan keresahannya terhadap potensi dampak kebijakan tersebut, khususnya bagi sektor industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja.

BACA JUGA:Ekonom Soroti Peluang di Tengah-tengah Ancaman Tarif Dagang Donald Trump

Mereka menilai, tarif tinggi dari AS bisa memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di Indonesia jika pemerintah tidak segera mengambil langkah antisipatif.

Untuk itu, API dan APSyFI telah mengajukan empat tuntutan kepada pemerintah guna melindungi industri dalam negeri.

“Jangan sampai ada kelonggaran pada aturan dalam negeri karena tekanan dari luar,” ujar perwakilan API dan APSyFI kepada Disway, Sabtu 5 April 2025.

BACA JUGA:Florian Wirtz 'Kartu Trump' Manchester City, Penerus Kevin De Bruyne di Skuad The Citizens

Salah satu poin penting dalam tuntutan tersebut adalah dorongan kepada pemerintah untuk memperkuat perlindungan pasar domestik agar industri lokal tetap kompetitif dan mampu bertahan di tengah tekanan global.

“Kehadiran industri padat karya penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan penyerapan tenaga kerja,” lanjutnya.

BACA JUGA:Uni Eropa Ngamuk Balas Tarif Trump! Harga Produk AS Makin Mahal dari Daging Sampai Tisu Toilet

Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Ketua Apindo, Shinta Kamdani, menilai bahwa industri padat karya yang selama ini sudah menghadapi berbagai tantangan, kini dihadapkan pada ancaman baru akibat kebijakan proteksionis AS.

“Kekhawatiran terbesar kami adalah adanya layoff di industri padat karya, karena selama ini industri tersebut sudah banyak tantangannya sendiri,” tutur Shinta.

BACA JUGA:Dikenai Kebijakan Tarif Donald Trump, Ini yang Harus Dipersiapkan Pemerintah Indonesia

Langkah konkret dari pemerintah dinilai sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan sektor industri padat karya serta menghindari gelombang PHK yang berisiko memperlemah daya beli masyarakat secara luas.

• 1
• 2
• »

• ·8 Ribu Wisatawan Asal Jakarta
• ·Gencar Promosi Sufor Bikin Angka Menyusui di Indonesia Turun
• ·5 Ikan yang Mengandung Vitamin D, Bagus untuk Tulang dan Gigi
• ·Pantau Demo Tolak Kenaikan BBM di Jakarta, Kapolda Metro Jaya: Situasi Kondusif
• ·出国留学学习服装设计，怎么做好作品集？
• ·Modus Jadi Pemulung, Maling Gasak Motor di Cakung
• ·KPK: Syahrul Yasin Limpo Cs Nikmati Aliran Uang Rp 13.9 Miliar Hasil Setoran Pegawai di Kementan
• ·Capai 3 Ribu Unit, Pemprov DKI Gandeng Swasta Bangun Lagi Rumah DP 0 Rupiah pada 2026
• ·Kepala BPOM RI Buka Peluang Obat Produksi TNI untuk Masyarakat Umum
• ·Mengenal Eldest Daughter Syndrome, Beban untuk si Sulung Perempuan
• ·BKKBN Buka Suara soal Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Pelajar
• ·Oknum Polisi Tersangka Penembakan Laskar FPI Terancam 15 Tahun Penjara
• ·Kabar Terbaru, Jangan Kaget! Begini Kondisi Kesehatan Anies Setelah Sekda Meninggal
• ·Viral Sopir Taksi Diduga Kena 'Angin Duduk', Kenali Gejalanya
• ·Kronologi Kemaluan Suami Dipotong Istri Siri di Cikarang, Ketahuan Selingkuh
• ·IndoBuildTech Expo Part2