SuaraJakarta.id - Memasuki masa mudik Lebaran tahun 2023,quickq官方最新版本下载 Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta untuk mewaspadai arus balik yang bisa berpotensi memunculkan permukiman kumuh serta meningkatnya penyandang masalah sosial.

Menurut pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna, potensi tersebut sangat mungkin terjadi jika banyak pendatang dari daerah yang ingin mengadu nasib di ibu kota tidak dibekali keahlian. Apalagi lapangan kerja saat ini terbatas dan pendapatan yang pasti kecil.

"Dengan gaji yang kecil dan tinggal di Jakarta yang biaya hidupnya tinggi, dampak sistemiknya munculnya permukiman/kampung kumuh, meningkatnya masalah kriminal, dan bertambahnya jumlah masyarakat penyandang masalah sosial yang membebani Jakarta," katanya seperti dikutip Antara pada Rabu (19/4/2023).

Tak hanya itu, ia juga mengingatkan, jika arus balik atau urbanisasi hanya berkontribusi antara 1,4-4 persen bagi PDRB DKI.

Baca Juga:Masyarakat Diimbau Hindari Puncak Arus Mudik dan Arus Balik

Kondisi tersebut berbeda jauh dengan negara lain seperti Cina dan Thailand yang arus urbanisasinya bisa memberi kontribusi hingga 7 persen terhadap PDRB daerah yang dituju.

Yayat kemudian mengusulkan agar ada redistribusi fungsi untuk masalah urbanisasi, yakni dengan menyebarkan pusat-pusat ekonominya ke daerah-daerah di luar DKI Jakarta.

"Redistribusi fungsi ini bisa dilakukan dengan pembuatan nota kesepahaman (MoU) dengan daerah berupa kesepakatan badan usaha daerah serta mempermudah perizinan usaha di daerah," ujarnya.

Langkah tersebut bisa dilakukan dengan merelokasi perusahaan-perusahaan yang ada di ibu kota ke luar DKI, sehingga para pencari kerja tidak perlu ke Jakarta untuk mencari kerja.

Selain itu, Yayat juga mengemukakan untuk mendukung langkah tersebut, bisa dengan mempermudah perizinan perusahaan yang ada di daerah sesuai kerangka konstitusi, sehingga para pendatang tidak perlu ke DKI untuk mencari kerja.

Baca Juga:Balik dari Lebaran, Pendatang Baru di Ibu Kota Jakarta Perlu Lakukan Ini untuk Urusan Kependudukan

"Ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemda DKI, tetapi juga tanggung jawab pemerintah daerah para peserta urbanisasi, tanggung jawab kita semua," katanya.

• 1
• 2

• ·3 Tips Panjang Umur Menurut Islam, Terapkan dalam Keseharian
• ·Kemenperin Belum Bisa Berikan Izin Edar iPhone 16 Meski Apple Bakal Bangun Pabrik, Ini Penyebabnya
• ·Bonus Demografi Energi: Kisah Anak Muda yang Mengubah Indonesia Jadi Lebih Hijau
• ·Apa Itu Outsourcing? Ditolak Buruh dan Ingin Dihapus Presiden Prabowo
• ·Mantan Ketum AMK Deklarasi Forum PPP Pendukung Prabowo
• ·Specialty Coffee Expo 2025 di Houston Menjadi Tujuan BNI Xpora Bawa Kopi Sumatra
• ·Parkir Liar di Jakarta Sulit Ditertibkan, Pengamat Singgung Ada Kesepakatan Politik Era Anies
• ·OCCRP Klarifikasi soal Jokowi Tokoh Terkorup 2024: Tak Punya Bukti Langsung
• ·Viral, Insiden Penumpang Kereta Jatuh ke Kolong Peron Stasiun UI Depok
• ·Dua Hari Gelar Tenda, 15 Orang Demo di Depan Balai Kota Minta Dirut Bank DKI Dicopot
• ·Kado Hardiknas! Pelajar dan Mahasiswa di Jakarta dapat Kesempatan Klaim Saldo Dana Kaget Hari Ini
• ·Dishub DKI: Rute Transjabodetabek Bakal Ditambah dari Pusat Kota Tangerang dan Tangsel
• ·Kejagung Bantah Penangkapan Jubir Timnas AMIN Bermuatan Politis
• ·4 Oknum Polisi Disidang Etik, AKP hingga Brigadir Didemosi Terkait Dugaan Pemerasan Penonton DWP
• ·Revitalisasi Pasar Ngadiluwih Ditargetkan Selesai Desember 2025
• ·Awasi Pelaksanaan Haji, DPR Bentuk Timwas Lokal di Makkah: Anggotanya WNI di Arab Saudi